Minggu, 21 Oktober 2018

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

  1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapankegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri dari : RPJPD, RPJMD, Renstra-PD, RKPD, dan Renja-PD.

Pendekatan pembangunan daerah menggunakan pendekatan :

  1. Teknokratis, dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
  2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders);
  3. Politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun dalam rancangan RPJMD; dan
  4. Top-Down dan Bottom-Up, hasil perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga terciptanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Kepala perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dimana pimpinan perangkat daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Ketiga Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak sesuai dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Oleh karena itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan daerah di bidang urusan koperasi usaha kecil dan menengah untuk periode 1 (satu) tahun yang disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggara (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja-PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju. Renja-PD disusun dengan dengan tahapan sebagai berikut :

  1. Persiapan penyusunan Renja-PD

Persiapan yang dilakukan dalam penyusunan Renja-PD, meliputi :

  1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja-PD;
  2. Orientasi mengenai Renja-PD;
  3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD; dan
  4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
  1. Penyusunan rancangan Renja-PD

Penyusunan rancangan Renja-PD terdiri atas perumusan rancangan Renja-PD dan penyajian rancangan Renja-PD. Rancangan Renja-PD disusun dengan :

  1. Mengacu pada rancangan awal RKPD, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja-PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
  2. Mengacu pada Renstra-PD, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja-PD, selaras dengan Renstra-PD.
  3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra-PD berdasarkan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.
  4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja-PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
  5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja-PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
  1. Pelaksanaan forum OPD

Pelaksanaan forum OPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pembahasan rancangan Renja-PD dalam forum OPD, mencakup :

  1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
  2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
  3. Penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
  4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan surat edaran kepala daerah.
  1. Penetapan Renja-PD

Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja-PD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan. Rancangan Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, untuk memastikan rencangan Renja-PD telah sesuai dengan RKPD. Dan Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja-PD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Penyusunan RKPD Tahun 2019 mempunyai tema yaitu “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik dalam Peningkatan Daya Saing Daerah”, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD. RKPD ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak Tahun 2019.  

 

  1. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak Tahun 2019 sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2014-2019;
  9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak; dan
  10. Surat Edaran Bupati Lebak Nomor : 050/1239-Bapp/2018 Tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

 

 

 

  1. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam jangka 1 (satu) tahun yaitu untuk Tahun 2019.

Dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak Tahun 2019 antara lain :

  1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak;
  2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak;
  3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
  4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

 

  1. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I      PENDAHULUAN

            Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja-PD, landasan hukum penyusunan Renja-PD, maksud dan tujuan penyusunan Renja-PD serta sistematika penulisan dokumen Renja-PD.

       BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

            Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan capaian Renstra-PD, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan akhir RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

       BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-PD, serta program dan kegiatan.

       BAB IV   PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhartian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan pencapaian Renstra-PD ditunjukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2/2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2018) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak, dari 9 (sembilan) program 27 (dua puluh tujuh) kegiatan terdapat 1 (satu) program yang realisasinya belum mencapai 100%, yakni :

  1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan indikator kinerja yaitu jumlah UMKM, dimana di Tahun 2017 di targetkan sebanyak 50.766 UMKM teralisasi sebanyak 50.149 UMKM atau sebesar 98,78%. Hal ini disebabkan karena :
  1. pelaku UMKM yang bergerak di bidang pengolahan emas gulundung di wilayah Kecamatana Cibeber dan Kecamatan Lebakgedong belum mempunyai ijin lingkungan yang dikelurkan oleh Pemerintah Pusat sehingga tidak bisa dianggap sebagai pelaku UMKM sehingga target jumlah UMKM tidak tercapai 100%.
  2. Minat Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak untuk berwirausaha masih kurang, sehingga perlu dilakukan motivasi dan pelatihan kewirausahaan agar, SDM yang ada di Kabupaten Lebak mau menjadi pengusaha di bidang UMKM.

Namun demikian secara umum seluruh program kegiatan di Tahun 2017 telah mencapai rata-rata 100%. Hal itu dapat dilihat dari tercapainya output kegiatan sesuai dengan rencana dengan menggunakan alokasi anggaran yang tersedia di Tahun 2017, dan dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

 

  •  

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

  •  
  1.  

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan jasa surat menyurat

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

32.763.000

  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

125.867.500

  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan jasa kebersihan kantor

40.100.000

  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

9.660.000

  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan alat tulis kantor

50.000.000

  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20.000.000

  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

3.795.000

  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

40.870.000

  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

6.000.000

  1.  
  1.  
  1.  

Penyediaan makanan dan minuman

15.652.000

  1.  
  1.  
  1.  

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

52.500.000

  1.  
  1.  
  1.  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

419.500.000

  1.  
  1.  
  1.  

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

400.000.000

400.000.000

  1.  
  1.  

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

19.500.000

19.500.000

  1.  
  1.  

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

73.000.000

73.000.000

  1.  
  1.  

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

73.000.000

73.000.000

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

  •  
  1.  

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1.223.000.000

1.191.646.000

  1.  
  1.  

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

173.000.000

173.000.000

  1.  
  1.  

Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah

1.050.000.000

1.018.646.000

  1.  
  1.  

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

300.000.000

297.148.000

  1.  
  1.  

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

150.000.000

148.559.000

  1.  
  1.  

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD

150.000.000

148.589.000

  1.  
  1.  

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

653.588.000

638.202.960

  1.  
  1.  

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

100.000.000

99.985.000

  1.  
  1.  

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

454.380.000

444.460.000

  1.  
  1.  

Pengembangan dan peningkatan ekonomi lokal

99.208.000

93.757.960

  1.  
  1.  

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

610.000.000

608.223.000

  1.  
  1.  

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

100.000.000

100.000.000

  1.  
  1.  

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

237.000.000

235.223.000

  1.  
  1.  

Pembinaan manajemen kelembagaan koperasi

273.000.000

273.000.000

  1.  
  1.  

Program Pengembangan Data / Informasi

136.972.000

133.207.000

  1.  
  1.  

Penyusunan dan analisis data / informasi perencanaan pembangunan ekonomi

136.972.000

133.207.000

  1.  
  1.  

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

25.000.000

25.000.000

  1.  
  1.  

Penyusunan Renja SKPD

25.000.000

25.000.000

  1.  

 

 

Dari data diatas, terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi keuangannya tidak mencapai 50%, yaitu :

  1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang dianggarkan sebesar Rp.672.000,00 terealisasi sebesar Rp.250.000,00 atau 37,20%, hal ini disebabkan karena pengiriman surat keluar menggunakan jasa PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) sehingga biaya pengiriman surat keluar menjadi lebih efisien sehingga realisasi keuangan dibawah 50%.

Dari realisasi capaian kinerja dan keuangan progran kegiatan di Tahun 2017, secara umum telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah di targetkan dalam Renstra-PD. Dan kebijakan/tindakan yang diambil untuk memenuhi target Renstra-PD yaitu dengan cara :

  1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM melalui :
  1. Pembinaan manajemen kelembagaan koperasi
  2. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM
  1. Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, melalui :
  1. Pembinaa, validasi, dan verifikasi pelaku UMKM akan kelengkapan ijin usaha dan akses kepada industri besar
  2. Fasilitasi dan pengembangan koperasi dan UMKM ke akses lembaga keuangan
  3. Peningkatan promosi produk koperasi dan UMKM untuk meningkatkan akses pasar

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

 

 

 

 

 

 

  1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Administrasi kepemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah menggunakan istilah konsepsi pelayanan kepada masyarakat dengan istilah pelayanan publik yang meliputi pelayanan administrasi, perijinan dan pelayanan umum.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan kinerja pelayanan diukur dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV

1

Sangat Tinggi

23% ≤ 25%

44% ≤ 50%

68% ≤ 75%

91% ≤ 100%

2

Tinggi

20% ≤ 22%

38% ≤ 43%

57% ≤ 67%

76% ≤ 90%

3

Sedang

17% ≤ 19%

32% ≤ 37%

50% ≤ 56%

66% ≤ 75%

4

Rendah

14% ≤ 16%

26% ≤ 31%

39% ≤ 49%

51% ≤ 65%

5

Sangat Rendah

≤ 13%

≤ 25%

≤ 38%

≤ 50%

 

 

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

  1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

  1. Hasil Sedang

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

  1. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak sebagai salah satu instansi pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Lebak melaksanakan kegiatannya dengan menganut konsepsi pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak untuk Tahun 2017 dan 2018 masih mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum Asistensi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana terdiri dari :

  •  
  •  
  •  
  •  
  1.  

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

  •  

Jumlah koperasi aktif

  1.  

Bertambahnya Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah

 

Dari indikator diatas analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak untuk Tahun 2017 dapat dikatakan berhasil, karena :

  1. Pencapaian jumlah koperasi aktif sebesar 102,30% dari target Renstra-PD sebesar 740 koperasi aktif, dan masuk kepada penilaian kinerja yang sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi pada Tahun 2017 terdapat penambahan koperasi aktif sebanyak 21 koperasi dari Tahun 2016.
  2. Pencapaian jumlah UMKM sebesar 98,78% dari target Renstra-PD sebesar 50.766 UMKM, dan masuk kepada penilaian kinerja yang sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh pada Tahun 2017 terdapat penambahan UMKM sebanyak 611 UMKM dari Tahun 2016.

Dan untuk Tahun 2019 dan 2020 kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah Asistensi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu :

  •  
  •  
  •  
  •  
  1.  

Meningkatnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal

Meningkatnya Kualitas Koperasi

Jumlah Koperasi Sehat

Meningkatnya Usaha Mikro, Kecil yang Berdaya Saing

Persentase Produk Usaha Mikro Kecil yang terakses di Pasar Nasional dan Regional

Meningkatnya Status Usaha Mikro ke Kecil

Persentase Peningkatan Usaha Mikro ke Kecil

 

Adapun capaian Kinerja Pelayanan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator yang mengacu pada IKU dan IKK dapat dijabarkan pada table dibawah ini :

 

 

 

  1. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah penyusunan isu-isu strategis merupakan tahapan yang penting. Hal ini karena ketepatan penyusunan isu strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian daerah dapat dilihat dari :

1.    Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor,

2.    Penyedia lapangan kerja yang terbesar,

3.    Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,

4.    Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta

5.    Sumbangan dalam neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Dengan melihat kinerja koperasi dan UMKM di atas, merupakan bukti bahwa koperasi dan UMKM sebagai katup pengaman, dinamisator dan stabilisator perekonomian daerah dan nasional, bahkan dapat dikatakan bahwa kiprahnya dalam pembangunan merupakan solusi bagi ekonomi masyarakat. Peran tersebut sangat strategis dalam perekonomian daerah, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi daerah maupun nasional pada masa mendatang.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM secara terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, berperan besar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktifitas dan daya saingnya, serta secara sistematis, diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi, berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal.

Ditengah-tengah peran koperasi dan UMKM yang cukup strategis, disadari masih adanya hambatan serta permasalahan yang dihadapi yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain :

  1. Terbatasnya wawasan pengelola koperasi dan pelaku UMKM akan ilmu pengetahuan baik administrasi, keuangan, dan pemasaran serta perkembangan informasi dan teknologi;
  2. Masih rendahnya minat pelaku UMKM melengkapi administrasi perijinan usahanya;
  3. Terbatasnya SDM aparatur pembina koperasi dan UMKM yang berkompeten;

Dengan adanya hambatan, hal ini akan menimbulkan permasalahan yang dihadapi yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak, diantaranya :

  1. Rendahnya daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  2. Masih terbatasnya akses koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah  terhadap pembiayaan, informasi dan kelembagaan;
  3. Masih rendahnya jumlah usaha mikro dan kecil yang berijin;
  4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM;
  5. Masih terdapatnya koperasi tidak aktif;
  6. Masih rendahnya partisifasi anggota terhadap koperasinya;
  7. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dibidang perkoperasian;
  8. Belum optimalnya peran dan fungsi koperasi sebagai lembaga infrastruktur ekonomi alternatif di perdesaan;
  9. Belum terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM;
  10. Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pembina koperasi dan UMKM; dan
  11. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur.

Dari uraian permasalahan sebagaimana di atas, maka isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak yang dihadapi untuk Tahun 2019, sebagai berikut :

  1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah;
  2. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; dan
  3. Pengembangan data/informasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

 

 

 

  1. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra-PD dan tingkat kinerja yang dicapai, oleh Bappeda dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda berdasarkan rancangan akhir RKPD.

Untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2019 proses yang telah disusun berdasarkan pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Sehingga program dan kegiatan yang disusun antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak ada perbedaan, adapun perbedaan terdapat pada jumlah volume dan jumlah anggaran. Review terhadap rancangan akhir RKPD dapat dijabarkan pada tebel dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jejaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2019, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak. Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh dari :

  1. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak tanggal 21 Februari 2018 dihadiri oleh 72 peserta yang terdiri dari perwakilan Koperasi, UMKM, Kecamatan, dan Dinas/Instansi di bidang perekonomian.

Dari hasil Forum tersebut, terdapat 2 (dua) usulan dari kecamatan yaitu Kecamatan Muncang dan Kecamatan Maja dengan kegiatan berupa :

  1. Fasilitasi UMKM ke layanan keuangan;
  2. Pelatihan pengembangan UMKM; dan
  3. Pelatihan kewirausahaan.
  1. Aplikasi Simral

Simral merupakan akronim dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan. Aplikasi Simral mencakup semua proses dalam perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan serta kegiatan pembangunan di pemerintah daerah. Diantaranya meliputi proses pencatatan dan pengolahan data dari Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), RKPD, Renja-PD, PPAS, penyusunan RKA/RAPBD, DPA, Anggaran Kas, penerbitan SPD, penatausahaan pendapatan dan belanja, penatausahaan kas daerah, akuntansi berbasis akrual, dan pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan untuk mendukung sistem akuntansi berbasis akrual. Untuk penatausahaan belanja meliputi SPP, SPM, dan SP2D serta BKU untuk pencatatan transaksi belanja dan pendapatan.

Dukungan implementasi teknologi informasi ini mempermudah dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di daerah supaya konsisten (runut dan utuh), transparan, dan akuntabel, sehingga peluang penyalahgunaan anggaran bisa diminimalkan, atau bahkan dihilangkan.

Usulan kegiatan dari pemangku kepentingan melalui aplikasi Simral meliputi :

  1. Reses Dewan yaitu kegiatan fasilitasi UMKM ke layanan keuangan untuk di Kecamatan Muncang.
  2. Musrenbang Kecamatan yang meliputi kegiatan fasilitasi UMKM  ke layanan keuangan di 8 (delapan) kecamatan, kegiatan pelatihan pengembangan UMKM di 9 (sembilan) kecamatan, kegiatan pelatihan kewirausahaan di 8 (delapan) kecamatan, dan kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD di 3 (tiga) kecamatan.

Dari usulan para pemangku kepentingan diatas, diharapkan dapat pula menyelesaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yaitu :

  1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah;
  2. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; dan
  3. Pengembangan data/informasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2019 melalui forum perangkat daerah dan aplikasi Simral disajikan dalam table dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

 

 

  1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional didasarkan pada Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dan mempunyai 7 (tujuh) misi diantaranya :

  1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
  2. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
  5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
  7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, menetapkan tema pembangunan sebagai berikut : “Pemerataan Pembangunan unt

Kepala Daerah

Bupati LebakWakil Bupati

Produk Unggulan

Top